Top News


Dua hari ini, mulai hari senin (13 - 14 November 2017) roadshow pelatihan manajemen zakat wakaf IPMAFA sukses dilaksanakan di tiga Madrasah Aliyah meliputi MA Manabi'ul Falah,MA NU Luthful Ulum dan MA Roudlotus Syuban. Tujuan pelatihan ini untuk memberi wawasan sejak dini para siswa tentang kesadaran berzakat sekaligus bagaimana pengelolaan zakat yang baik.


Di hari pertama, bapak Sholah, Kepala Sekolah MA Manabi'ul Falah Ngemplak, menyampaikan sangat menyambut baik dan berterimakasih karena IPMAFA melalui mahasiswa program studi Manajemen Zakat Wakaf dapat memberikan pelatihan penting dalam rangka mengedukasi anak sedini mungkin tentang zakat dan wakaf. 


Sholah menambahkan bahwa MA Manabi'ul Falah menerima baik atas usulan pendirian LAZIS berbasis osis agar siswa mampu menerapkan manajemen zakat wakaf di sekolah.


Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, MA NU Luthful Ulum Pasucen dan MA Roudlotus Syuban Sekarjalak juga sangat menyambut baik adanya pelatihan ini sehingga banyak siswa dan santri yang terlibat dalam forum tersebut.

Seperti diketahui, saat ini zakat belum mampu dikelola secara optimal, sehingga diharapkan generasi penerus nantinya memiliki semangat untuk mampu menggerakkan geliat zakat di Indonesia agar lebih optimal dan dapat mengentaskan kemiskinan dan problematika ekonomi umat. (Ast - Asfy) 

PATI- Gerakan penyadaran untuk berzakat ditanamkan sejak dini. Institut Pesantren Mathali’ul Falah (Ipmafa) Pati belakangan gencar melakukan penyadaran tersebut. Pemahaman atas pentingnya zakat kepada generasi muda seperti dilakukan di Madrasah Aliyah NU Miftahul Huda Gabus, Senin (13/11).

Dalam pelatihan manajemen zakat dan wakaf itu, Ketua Prodi Manajemen Zakat Wakaf Ipmafa Dr Jamal Ma’mur Asmani MA hadir langsung memberi pencerahan.

Dia memaparkan, zakat telah dirintis Nabi Muhammad sejak di Makkah melalui ajaran tolong menolong. Nabi juga membangun persaudaraan yang erat antar umat Islam.

Satu dengan lainnya saling menguatkan. ”Secara formal, zakat diperintahkan pada tahun kedua hijriyah di Madinah, setelah posisi Islam kuat. Ini menunjukkan, bahwa efektivitas pengelolaan zakat membutuhkan intervensi negara dengan kekuatan struktural dan aparat penegak hukumnya.

Tanpa peran negara, potensi besar zakat tidak bisa digali secara maksimal,” ujarnya dalam acara yang dibuka Rois Syuriyah MWC NU Gabus Kiai Abdurrahman Adam. Lebih lanjut dia menjelaskan, di Indonesia memiliki potensi zakat yang besar.

Potensi zakat secara nasional mencapai Rp 280 triliun. Dari potensi itu baru tergali Rp 4,5 triliun melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

”Kondisi ini terbilang mengejutkan atau bahkan ironi. Karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesa di dunia,” katanya. Menurutnya, untuk lebih menggalakkan penghimpunan zakat perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan Baznas dan LAZ.

Manajemen yang diterapkan harus berbasis transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif, totalitas, dan profesionalitas. ”Jangan sampai lembaga zakat dikelola secara amburadul dan hanya menggunakan waktu sisa.

Zakat dapat tegak sebagaimana haji jika dikelola dengan prinsip totalitas, sehingga pikiran dan usaha dikerahkan untuk mengelola zakat dari perencanaan, pembagian kerja, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan intensif,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, semua amil zakat juga harus memenuhi sejumlah kriteria. Mereka harus mempunyai integritas moral (jujur dan tanggung jawab) dan kapabilitas memadai (visioner dan komunikatif). (H49-52)

Sumber: Suara Merdeka

Sabtu (11/11/2017) Prodi Managemen Zakat dan Wakaf IPMAFA mengadakan pelatihan manajemen zakat wakaf perdana di MA NU Miftahul Huda Pati. Pelatihan diikuti oleh para siswa Madrasan Aliyah Miftahul Huda dan sejumlah guru yang hadir dalam acara.
Pelatihan ini dilakukan agar para siswa maupun santri nantinya memiliki wawasan yang luas tentang zakat wakaf. Pengetahuan tentang zakat dan wakaf dirasa sangat penting agar tercipta kader-kader filantropi Islam yang lebih banyak sehinggal pengelolaan zakat semakin baik dan profesional. Zakat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehiupdan manusia khususnya masyarakat Muslim.
“Jika sholat adalah keshalihan ritual, maka zakat sebagai keshalihan sosial.”, tutur Dr Jamal Makmur, Kepala Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IPMAFA.
Diharapkan dari pelatihan ini menjadi bekal bagi siswa siswi yang ingin menjadi generasi penerus amil zakat atau nadhir wakaf supaya lebih amanah, tabligh, fathonah dan profesional. Bukan hanya paham zakat dan wakaf dalam konteks ke-fiqhan tapi diharapkan lebih mampu untuk mengelola dalam konteks kekinian atau modern.
Jamal menambahkan bahwa seandainya MA NU Miftahul Huda bisa mendirikan Lazis (lembaga amil zakat) yang berbasis OSIS, ini tentu sangat baik karena siswa-siswi dapat diajari betapa pentingnya berzakat sejak dini.
Rencananya, pelatihan ini akan diadakan secara berturut-turut di berbagai lembaga pendidikan setingkat Madrasah Aliyah dan pesantren untuk mengedukasi para siswi maupun santri tentang pentingnya melaksanakan rukun islam ke 3 ini.
(Asfy – Ast)



Sejarah membuktikan kesuksesan zakat karena peran besar negara. Sejak Nabi dan khalifah empat, khususnya Abu Bakar Ashshiddiq, zakat menjadi program utama negara untuk kemajuan bangsa dan umat. Intervensi negara dibuktikan dengan otoritas yang diberikan negara kepada amil zakat untuk mendata muzakki dan mustahiq, menarik dgn paksa harta zakat dari muzakki, mengelola dalam bentuk distribusi dan pendayagunaan sektor produktif, pelaporan secara online dan print out, dan audit internal dan eksternal. 
Abu Bakar memerangi orang yang ingkar zakat (munkiruz zakah) karena bukti mereka lalai terhadap hak sosial. Semua itu untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas pengelolaan zakat untuk membangun kepercayaan (trust) publik. 

Yusuf al Qaradlawi dalam Fiqhuz Zakah menjelaskan fungsi amil secara lengkap, baik administrasi, fundraising, distribusi (konsumtif-produktif), audit, dan pelaporan. Semua fungsi itu membutuhkan anggaran dan negara wajib menyediakan anggaran cukup spy amil bisa bekerja scr fulltime, all-out, dan totalitas, tidak setengah-setengah. 

Dalam konteks Indonesia, UU Zakat memberikan keleluasaan badan amil zakat nasional (baznas) untuk menggunakan uang APBN, APBD1 dan 2, untuk operasional dalam bentuk administrasi, sosialisasi, dan koordinasi. Untuk lembaga amil zakat (Laz) yang dibentuk masyarakat dan dilegalkan negara bisa menggunakan hak amil untuk biaya operasional.

Dalam Fiqhuz Zakah,Yusuf Al Qaradlawi menjelaskan hak amil zakat. Ada yang mengatakan seperdelapan (atstsumunu) dari perolehan harta zakat yang terkumpul (hal ini jika delapan mustahik zakat ada, jika yang ada hanya 7 ya dapat bagian sepertujuh, jika 6 ya bagian seperenam, dan begitu seterusnya), namun jumhurul ulama (mayoritas ulama) membolehkan lebih dari seperdelapan dgn standar mencukupi kebutuhan amil dengan melihat situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, intervensi negara sangat menentukan kesuksesan zakat.

Di Pati, alhamdulillah Bupati Pati mempunyai komitmen kuat mendorong kesuksesan zakat, bahkan mendorong setiap desa didata minimal 2 calon muzakki perkecamatan yang akan dimotivasi langsung Bupati untuk berzakat. 

Semoga dengan intervensi negara ini potensi zakat di Pati sebesar 20 milyar bisa tergali secara bertahap dan terus mengalami peningkatan. Perolehan dana zakat di Pati sekarang masih sekitar 3 milyar (terdata), sehingga potensinya masih sangat besar. 
Dalam konteks ini dibutuhkan amil zakat yg amanah dan profesional.
Demikian hasil audiensi Program Studi Manajemen Zakat Wakaf IPMAFA Pati sengan Bapak Bupati Pati di ruang kerja Bupati, Sabtu, 5 Agustus 2017
Pati, NU Online
Zakat sebagai rukun Islam yang paling mengenaskan harus ditegakkan bersama-sama. Semua umat Islam mempunyai tanggungjawab mengangkat derajat zakat supaya sama tegaknya dengan shalat, puasa, dan haji di mana kesadaran kolektif umat Islam sudah terbangun dengan baik dan mengakar. Jika zakat ini tegak, maka kemiskinan umat dan bangsa yang masih melilit sampai sekarang bisa teratasi dengan baik. 

Kontribusi zakat secara efektif dalam pengentasan kemiskinan diakui berdasarkan riset Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemiskinan yang masih besar, sekitar 28,5 juta jiwa pada tahun 2015 harus ditumpas dari berbagai segi, baik melalui program pemerintah maupun partisipasi publik secara luas, seperti zakat, infak dan sedekah.

Dalam konteks ini, Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Institut Pesantren Mathaliul Falah (Ipmafa) Pati, Jawa Tengah mengadakan kajian rutin pengembangan konsep zakat wakaf. Tampil sebagai narasumber Ketua Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Ipmafa Jamal Ma'mur Asmani. 

Menurut Jamal, zakat adalah instrumen efektif ajaran Islam untuk keadilan ekonomi umat manusia. Dengan zakat, Allah mengingatkan manusia bahwa ada hak sosial yang melekat kepada orang-orang yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah SWT yang harus dikeluarkan.

Dia menjelaskan, salah satu contoh sosok kiai yang dikenal pemikiran cemerlang dan aksi riil tentang zakat adalah KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, ulama kharismatik yang dikenal dengan bendera fiqh sosial. 

Kiai Sahal, kata Jamal, mendorong optimalisasi zakat produktif. Zakat produktif membutuhkan skills entrepreneurship yang handal dari mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), sehingga dibutuhkan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan. 

Selain itu, zakat produktif membutuhkan manajemen modern supaya berjalan dengan baik. Manajemen modern ini bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi umat, kemudian membangun tim yang ahli untuk mengelola dana, kemudian membagikannya kepada mustahiq dengan model basic need approach (pendekatan kebutuhan dasar). 

“Mustahiq zakat kemudian dikelompokkan dan diberi modal dari hasil zakat. Selain itu, mereka juga diberi pendidikan, keterampilan, dan motivasi untuk menggerakkan perubahan dari potensi mereka sendiri. Dalam menerapkan zakat produktif ini, Kiai Sahal tetap meminta izin mustahiq sebagai syarat yang harus dipenuhi,” jelas Jamal.

Sekretaris Prodi Luthfi mengatakan, Prodi Manajemen Zakat Wakaf Ipmafa menggalang kerja sama efektif dengan berbagai lembaga zakat, baik nasional maupun regional, seperti Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan Lazis Jateng untuk menyosialisasi gerakan sadar zakat dan menyalurkan zakat kepada lembaga yang akuntabel dan profesional.

“Sehingga niat baik orang yang berzakat (muzakki) bisa terealisasi dengan memuaskan,” ujar Luthfi.

Prodi Manajemen Zakat Wakaf juga menjalin kerja sama dengan Forum Zakat Nasional (FOZ) untuk menguatkan kelembagaan dan memperluas akses para alumni Prodi dalam berkiprah di masyarakat. (Red: Fathoni)
Oleh Jamal Ma’mur Asmani
“Di hari suci ini, keluarga, kerabat, teman, tetangga, guru-murid, pejabat-rakyat, dan seluruh lapisan masyarakat bersilaturahmi satu dengan yang lain untuk menengok keadaan dan memohon maaf atas segala kesalahan”

LEBARAN atau Idul Fitri adalah momentum merajut kesalehan sosial. Setelah kesalehan ritual diperjuangkan umat Islam selama sebulan penuh dengan melaksanakan puasa, tarawih, tadarus Alquran, tahajjud, dan iktikaf, maka Lebaran atau Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk mewujudkan kesalehan sosial.

Kesalehan sosial adalah perilaku manusia yang menebarkan kemanfaatan dan menghindarkan kerusakan bagi orang lain. Kesalehan sosial dimulai dengan menunaikan zakat fitrah sebagai simbol kepedulian Islam terhadap nasib orang-orang fakirmiskin. Nabi bersabda: puasa bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi dan tidak diangkat kecuali dengan zakat fitri (HR Abu Hafs Ibn Syahin).

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang dilakukan ketika sedang berpuasa dan sebagai sedekah kepada orang miskin.

Dalam membangun kesalehan sosial, silaturahmi menjadi kuncinya. Silaturahmi menambah keberkahan rizki dan memperlambat kematian (Abi Abdillah Abdussalam, Ibanah al-Ahkam, Juz 4, 2004, h. 342-343). Dalam bahasa modern, silaturahmi adalah media efektif untuk mengembangkan jaringan (networking relationship) yang berperan besar dalam mengantarkan kesuksesan seseorang di masa depan dan mengurangi beban hidup yang menumpuk. Pada era globalisasi informasi sekarang, jaringan adalah modal utama dalam meningkatkan kualitas di sektor mana pun, karena jaringan dapat dimanfaatkan untuk bersinergi dengan cepat. Tanpa sinergi antarkekuatan, seseorang akan terpinggirkan di tengah kompetisi yang sangat ketat.

Di sinilah hakikat dan hebatnya silaturahmi pada saat Idul Fitri, karena banyak manfaat yang bisa diambil, seperti harmonisasi sosial, meminimalisasi konflik, tukar-menukar informasi, menjalin kerja sama, dan menumbuhkan optimisme dalam menatap masa depan.

Silaturrahmi ini tidak hanya sesama umat Islam, tetapi universal, lintas sektoral. Umat Islam tidak boleh berpikir eksklusif dan ekstrem, tetapi harus toleran, inklusif, dan moderat. Sudah waktunya spirit ajaran Islam dikembalikan kepada visi besarnya, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-alamin). Kehadiran Islam tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia dalam menebarkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian hidup lahir dan batin. 

Piagam Madinah yang digagas Nabi di Madinah adalah prasasti sejarah yang harus diteladani umat Islam di seluruh dunia, bahwa persatuan dan kesetaraan adalah modal besar dalam membangun bangsa, sehingga tidak boleh mencaci maki, bermusuhan, berprasangka buruk dan melecehkan harga diri orang lain. Nabi bisa bekerja sama dengan nonmuslim di Madinah, sehingga stabilitas politik dan ekonomi terjaga dan kemajuan di sektor pendidikan dan keamanan tercapai dengan baik.

Open House
Open house pada waktu Idul Fitri yang diadakan para pejabat, mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat adalah budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa, sehingga dari tahun ke tahun harus terus dikembangkan. Dalam open house, masyarakat bisa langsung bertemu dengan pemimpin tanpa aturan protokoler formal. Pemimpin langsung melihat masyarakatnya sebagai modal dalam mengevaluasi kepemimpinannya, apakah sudah menyejahterakan masyarakat apa belum, dan rakyat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemimpin sebagai masukan berharga bagi pemimpin dalam merumuskan program dan kebijakannya.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila terakhir Pancasila yang menjadi tujuan pembangunan. Open house dapat dijadikan pemimpin sebagai salah satu parameter apakah program dan aplikasinya sudah sukses dalam menegakkan keadilan sosial atau belum. Dalam konteks ini, maka sangat baik bagi seorang pemimpin membuka ruang komunikasi, baik secara fisik maupun online, seperti twitter, facebook, dan sejenisnya, supaya masyarakat dapat menyampaikan gagasangagasan cemerlang kepada pemimpin kapan pun tanpa dihalang-halangi aturan birokrasi.
Tradisi silaturahmi saat Lebaran ini kemudian dikenal dengan istilah halalbihalal, yaitu tradisi saling memaafkan kesalahan dan memohon doa untuk keberkahan hidup. 

Di hari suci ini, keluarga, kerabat, teman, tetangga, guru-murid, pejabat-rakyat, dan seluruh lapisan masyarakat bersilaturahmi satu dengan yang lain untuk menengok keadaan dan memohon maaf atas segala kesalahan.

Kepada orang tua biasanya dibawakan bingkisan sebagai hadiah di hari kemenangan. Tradisi halalbihalal di Indonesia adalah buah perjuangan para penyebar agama Islam zaman dulu yang mampu membumikan ajaran sosial Islam pada waktu yang tepat. Dalam Islam, di antara sifat penghuni surga adalah suka menginfakkan harta dalam keadaan susah dan lapang, mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan, baik dengan memberikan kemanfaatan atau menolak bahaya kepadanya (Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir, Juz 2, 2009, hlm. 411-414).
Dengan langkah ini, halalbihalal mampu menjadi momentum taubat nasional bagi bangsa. Dalam Islam, taubat jika berhubungan dengan manusia akan diterima Allah Swt jika memohon ampunan kepada manusia yang bersangkutan dan mengembalikan hal-hal yang diambil dengan jalan yang tidak benar (Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadl al-Shalihin, hlm. 12-13).

Perbuatan zalim yang dilakukan harus dihapus saat Idul Fitri supaya menjadi manusia yang benarbenar fitri (suci), yaitu manusia yang konsisten memegang agama. Perbuatan zalim adalah menentang Allah dan mengambil hak orang lain dengan jalan batil (Ali As-Shabuni, Min Kunuzis Sunnah, hlm. 9 & 51).

Dalam konteks ini, maka jika pemimpin pernah mengorupsi uang rakyat, maka sudah semestinya di hari suci ini mereka mengembalikan uang tersebut kepada rakyat agar ke depan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan untuk rakyat berjalan secara optimal dan produktif. Tidak cukup bagi pemimpin sekadar memohon maaf tanpa mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi.

Melihat besarnya makna Idul Fitri dalam membangun kesalehan sosial dan melaksanakan taubat nasional, maka umat Islam, khususnya para pemimpin tidak boleh pasif, dalam arti menunggu orang lain datang ke rumahnya, tetapi harus proaktif, yaitu bergegas mendatangi orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, seperti kedua orang tua, dan orang-orang yang pernah kita sakiti, untuk segera memohon ampunan atas segala dosa. Mental proaktif ini harus dibangun pada umat Islam, supaya mereka tidak kalah cepat dalam menjemput peluang yang ada di depan mata. Kecepatan menjadi keniscayaan di era kompetisi. Siapa yang kalah cepat, maka dia tersingkir. Khusus untuk pemimpin, Idul Fitri ini harus melecutkan semangatnya dalam mengabdi dan melayani rakyat, khususnya mereka yang hidupnya serba kekurangan. Pemimpin harus membuka mata dan hati, bahwa ternyata kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih sangat besar, sehingga dibutuhkan kerja keras untuk mengatasinya.

Semoga Idul Fitri ini menjadi momentum introspeksi dan evaluasi total untuk merajut masa depan yang cerah demi kebangkitan bangsa tercinta. (42)

— Jamal Ma’mur Asmani, peneliti Pusat Studi Pesantren Fiqh Sosial Institute Ipmafa Pati, pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (Asosiasi Pondok Pesantren NU) Jawa Tengah
Semoga Idul Fitri ini menjadi momentum introspeksi dan evaluasi total untuk merajut masa depan yang cerah demi kebangkitan bangsa tercinta.(42)
Sumber: Suara Merdeka
Oleh Jamal Ma’mur Asmani
17sm22f17mur-06KEMISKINAN di Indonesia masih sangat besar, yaitu 27.70 juta jiwa (Badan Pusat Statistik 2016). Angka sebesar ini mayoritasnya umat Islam sebagai penduduk terbesar bangsa. Menghadapi realitas itui, tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali mengoptimalkan sumber daya internal untuk keluar dari krisis kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan di segala aspek kehidupan.
Dalam konteks ini, wakaf memegang peranan krusial. Sayang, peran krusial wakaf belum dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh umat. Mayoritas umat Islam masih memahami wakaf identik dengan lembaga ibadah, pendidikan, dan sosial, seperti masjid, mushala, madrasah, TPQ, dan panti asuhan. Mereka belum memahami bahwa wakaf bisa digerakkan untuk sektor ekonomi.
Realitas ini dikonfirmasi Dr Zaenurrasyid dalam disertasi doktoralnya di UIN Walisongo Semarang (2016) yang menjelaskan beragamnya tipologi nadhir wakaf yang berimplikasi serius terhadap program dan kegiatan yang dilakukan. Pertama, tradisional-normatif, yaitu nadhir wakaf yang mendasarkan kebijakannya pada teks-teks klasik yang dipahami secara tekstual, rigid, dan eksklusif.
Nadhir ini berpandangan bahwa lembaga wakaf hanya ditujukan untuk satu bidang. Masjid misalnya, maka peruntukannya hanya untuk ibadah, tidak lebih dari itu. Tipologi nadhir yang pertama ini masih yang terbesar di negeri ini, sehingga mereka tidak kreatif dan inovatif dalam mengembangkan lembaga wakaf.
Kedua, kontekstual-inklusif, yaitu nadhir yang memahami teks-teks agama secara kontekstual, sehingga mempunyai pandangan inklusif terhadap hal-hal baru yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan publik. Ketiga, fungsional-progresif, yaitu nadhir wakaf yang melihat lembaga wakaf sebagai amanat umat untuk kemajuan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.
Oleh sebab itu, nadhir tipe ini menginisiasi program dan kegiatan dalam bidang ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dalam konteks pengembangan ekonomi ini, beberapa lembaga wakaf sebenarnya sudah mampu mewujudkannya.
Di Kembang Dukuhseti Pati, yayasan yang membawahi pendidikan mulai PAUD sampai aliyah/SMK yang dikenal dengan nama Madarijul Huda, berhasil membangun koperasi yang dulu modalnya pas-pasan, sekarang asetnya sudah miliaran, sehingga mampu memberikan deviden kepada yayasan dalam jumlah besar.
Selain mampu meningkatkan kualitas pendidikan, yayasan ini juga mampu meningkatkan potensi ekonomi umat lewat koperasinya yang terus melaju dengan cepat. Tentu yang paling spektakuler adalah Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati yang dirintis KH MA Sahal Mahfudh dan sekarang diasuh Hj Nafisah Sahal dan KH Abdul Ghaffar Razien.
Pesantren ini mampu membangun lembaga keuangan dalam bentuk perbankan sehingga mampu meningkatkan potensi ekonomi umat secara akseleratif dan produktif. Dua contoh ini menjadi inspirasi bagi para nadhir wakaf yang lain untuk kreatif dan inovatif mengembangkan potensi wakaf ke sektor ekonomi demi pemberdayaan ekonomi umat.
Para nadhir wakaf di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak perlu mencontoh kedua lembaga itu yang sudah terbukti mampu mengembangkan sayap program dan kegiatannya pada bidang ekonomi.
Realisasi tugas agung ini membutuhkan sinergi antar lembaga wakaf. Sinergi menjadi jalan terbaik dalam mendinamisasi potensi wakaf dalam bidang ekonomi. Mengatasi kemiskinan akut yang dialami bangsa ini tidak cukup hanya di tangani satu lembaga, tapi harus dilakukan oleh seluruh lembaga sehingga ada percepatan.
Di sinilah pentingnya kolektivitas dengan menghilangkan ego sektoral. Peran organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mempunyai komunitas besar untuk membangun sinergi kolektif antar seluruh lembaga wakaf.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa kekuasaan Allah bersama jamaah (komunitas) dan siapa yang keluar dari jamaah maka akan mengalami kehancuran. Maka kebersamaan dan kekompakan harus terus dipupuk dan digalang supaya menjadi kekuatan besar dalam melakukan transformasi sosial.
Langkah lain yang mendesak dilakukan oleh lembaga wakaf adalah mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang namanya lembaga amil zakat (LAZ). Hal ini sangat mungkin dilakukan karena lembaga wakaf biasanya berbentuk yayasan yang berbadan hukum resmi.
LAZ ini mendesak dibentuk karena potensi zakat secara nasional Rp 286 triliun per tahun, sedangkan hasil penghimpunannya masih sangat jauh, yaitu baru Rp 5,6 triliun pada 2016 (Baznas 2017). Di Jateng potensi zakat Rp 17 triliun, namun realisasinya maksimal baru Rp 100 miliar.
Di Pati, potensi zakat individu Rp 20 miliar, namun realisasi maksimal Rp 5 miliar. LAZ yang dibentuk lembaga wakaf bertugas melakukan sosialisasi masif secara intensif di seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai perusahaan supaya mereka sadar zakat dan menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat yang akuntabel.
Selama ini banyak dari mereka yang menyalurkan zakatnya sendiri, sehingga tidak terdata dan fungsi transformasinya secara masif kurang dirasakan. Di samping itu, LAZ juga harus memperkuat kapasitas kelembagaannya supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mereka bersedia berbondong-bondong menyalurkan zakatnya ke LAZ karena kredibilitas dan akuntabilitasnya terbukti. (H15-14)
Penulis adalah Ketua Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Ipmafa Pati, aktivis Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Pati
Sumber; Suara Merdeka

DALAM sistem manajemen yang baik dan modern, biasanya pengembangan wakaf dilakukan dengan manajemen modern. Sistem pengelolaannya sudah mengupayakan empat fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam penanganan aset wakaf, baik berupa lahan tanah persawahan produktif, maupun pengembangan aset wakaf dalam wilayah bisnis, dibutuhkan tenaga teknis yang lihai. Nadhir pengelola wakaf biasanya diduduki seorang kiai atau tokoh agama yang mendapat kepercayaan masyarakat.

Meminjam istilah Putnam (2003), nadhir yang sekaligus kiai sebagai pengelola wakaf setidak-tidaknya memiliki modal sosial yang memadai untuk menjadikan wakaf lebih berdaya kontribusi kepada umat.

Modal sosial yang dimiliki para nadhir dalam kelembagaan wakaf di antaranya adalah kepercayaan, norma, dan jejaring.

Sebagaimana hasil penelitian Endang Turmudi (2004) tentang kiai dan kekuasaan di Jombang bahwa kiai memiliki kekuatan dukungan posisi yang kuat di antaranya adalah karena ditopang pengetahuan luas, dan kekuatan materi yang kuat karena berasal dari keluarga berada. Lembaga wakaf harus dikelola oleh orang tepercaya dan manajemen andal pula.

Kepercayaan masyarakat pada kiai bisa menjadi potensi pengembangan kelembagaan. Masyarakat juga membutuhkan amanah dari para pengelola. Kepercayaan masyarakat atas lembaga wakaf sesungguhnya bagian dari pembenahan dari nadhir atas pola kinerjanya. Tingginya kepercayaan masyarakat merupakan cermin dari kekuatan majamen kelembagaan .

Kepercayaan
Menurut Antonio dalam Mubarok (2008), wakaf yang mendapatkan kepercayaan masyarakat lebih berpotensi mampu menjalankan wakaf secara produktif. Produktivitas wakaf ini dalam manajemen yang integratif bisa dilihat dari lembaga wakaf.

Wakaf produktif dinilai akan lebih membuka daya pengelolaan aset wakaf secara lebih profesional Profesionalisme pola pengelolaan wakaf dan pemberdayaan hasil wakaf secara produktif di kelembagaan wakaf sangat dipengaruhi faktor internal dan eksternal lembaga.

Secara ekternal, pembenahan dapat dilakukan dengan berbagai inovasi dari pengelola, baik pada model distribusi wakaf, maupun membangun sinergi dengan umat Secara internal, profesionalisme kelembagaan melalui penerapan sistem manajemen yang integrasi dari SDM nadhir dan pengelola operasionalnya, akan menjadi perpaduan sistem pengelolaan yang baik dan tepat guna.

Dibutuhkan kemauan bersinergi antarnadhir dalam membangun satu visi, dan memberdayakan harta wakaf untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat. (H15-14)

— Penulis adalah dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Ipmafa Pati, praktisi filantropi Islam Nusantara

Suara Merdeka 23 Juni 2017